Sepanjang pertengahan 2026, Indonesia melakukan serangkaian langkah besar dalam arsitektur keuangan nasionalnya yang hampir terjadi berbarengan: pengesahan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia pada 21 Juli, penerbitan Panda Bond senilai CNY 7 miliar pada 23 Juli, hingga pengumuman pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada 27 Juli.
Rangkaian kejadian ini tidak dapat dibaca secara terpisah.
Sebelumnya, Indonesia juga telah meluncurkan Danantara pada Februari 2025 sebagai badan pengelola investasi negara yang bertugas mengoptimalkan aset-aset BUMN dan mengarahkannya ke proyek strategis. Sementara UU P2SK yang direvisi memperkuat kerangka koordinasi antar-lembaga keuangan negara, mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam satu komite stabilitas bersama.
Secara kolektif, langkah-langkah ini mencerminkan orientasi pemerintah yang semakin condong ke model developmental state — di mana negara tidak hanya berperan sebagai regulator, melainkan juga sebagai aktor aktif dalam pengelolaan investasi dan mobilisasi modal.
Panda Bond membuka akses pembiayaan dari pasar yuan Tiongkok, diversifikasi yang masuk akal di tengah dominasi dolar. Namun kewajiban pembayaran tetap dalam yuan, sementara mayoritas penerimaan negara berbasis rupiah — sehingga manajemen risiko nilai tukar menjadi krusial.
PFII dirancang menjadi ekosistem keuangan berstandar internasional, bersaing dengan Singapura, Dubai, dan Labuan. Proyeksinya menarik potensi investasi antara Rp300 triliun hingga Rp500 triliun. Namun keberhasilan pusat keuangan tidak ditentukan oleh insentif fiskal semata, melainkan oleh kepastian hukum, kualitas regulasi, dan kredibilitas pengadilan — fondasi yang membutuhkan kerja jauh lebih keras daripada sekadar menerbitkan undang-undang.
Titik kritis yang perlu dicermati adalah posisi Bank Indonesia dalam kerangka baru ini. PFII bersinggungan langsung dengan domain BI — arus modal asing, stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan risiko sistemik. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar secara struktural memberikan tekanan agar suku bunga tetap rendah, yang berpotensi memunculkan kondisi fiscal dominance — ketika pertimbangan fiskal mendominasi kebijakan moneter.
Mundurnya Perry Warjiyo, meskipun resmi dinyatakan karena alasan pribadi dan belum ada bukti kaitannya dengan dinamika kebijakan, tetap menjadi sinyal yang diperhatikan pasar. Pertanyaan yang relevan bukan tentang siapa yang mundur, melainkan tentang mazhab apa yang akan dipegang oleh penggantinya: apakah independensi moneter akan dipertahankan ketika kebijakan fiskal membutuhkan ruang yang lebih lebar?
Indonesia memerlukan pertumbuhan yang ambisius sekaligus stabilitas yang kokoh. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan — tetapi hanya bisa berjalan beriringan jika lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi itu tetap memiliki integritas dan keberanian kelembagaan yang sesungguhnya.
